Dasar Hukum dan Ruang Lingkup UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum

1.      Landasan Yuridis

Adapunlandasan  Yuridis  dari keterbukaan Informasi Publik meliputi :

·        Pasal 19 Deklarasi Universaltentang HAM

·        Pasal 19  Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Politik

·        Pasal 28 F Amandemen Kedua UUD 1945

·        Program Pembangunan Nasional(Propenas) Di Bidang Hukum, Politik dan Pertahanan Keamanan (UU No.25/2000)

·        TAP MPR NO. XVII/1999 tentang HakAsasi Manusia

·        UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia

·        Pasal 28 F Amandemen Kedua UUD 1945

·        Program Pembangunan Nasional(Propenas) Di Bidang Hukum, Politik dan Pertahanan Keamanan (UU No.25/2000)

·        TAP MPR NO. XVII/1999 tentang HakAsasi Manusia

·        UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia

2.      Landasan Sosiologis

SedangkanLandasan Sosiloginya meliputi :

·        Desakan publik yang sangat kuatterhadap pemberantasan KKN

·        Desakan publik yang kuat untukmewujudkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan

·        Desakan publik yang kuat untukmemiliki pers yang berkualitas

·        Desakan publik yang kuat terhadappengungkapan pelanggaran HAM masa lalu

RuangLingkup Hak atas Informasi

     Hak Untuk Mengetahui (Right  to Know)

     Hak untuk Menghadiri PertemuanPublik (right to observe/right to attend public meeting)

     Hak Untuk  Mendapatkan Salinan Informasi (Right toObtain the Copy/Akses Pasif)

     Hak Untuk Diinformasikan tanpaHarus Ada Permintaan (Right to be informed/Akses Aktif)

     Hak Untuk Menyebarluaskan Informasi(right to disseminate)

Perinsip-prinsipPenting dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik

     Sebagai “Payung”/Penyelaras BagiSeluruh Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Informasi

     Informasi publik merupakan haksetiap orang

     Maksimum Akses & PengecualianYang Terbatas (Maximum Access & Limited Exemption)

     Pemberlakuan PengecualianBerdasarkan Consequential Harm & Balancing Public Interest tests(bukan berdasarkan kelas/class exemption)

     Akses Horisontal & AksesVertikal

     Akses Informasi Secara Murah,Cepat, Utuh dan Tepat Waktu

     Kewajiban Institusi Publik MemilikiPengelolaan Informasi  &  Sistem Pelayanan Publik Yang Baik

Sudah Baca Yang Ini..?

Ilmu Hukum

• contoh Surat Perjanjian Perdamaian
• KETERANGAN SAKSI AHLI PROF. DR. ADNAN BUYUNG NASUTION,SH. PERKARA No.66 No.71 No.79 di Mahkamah Konstitusi R.I.
• Perlindungan dan Dukungan Terhadap Saksi dan Korban (PDSK)
• Profile of Indonesian children who deal with the law who are in prison
• PERADILAN PADA MASA DINASTI BANI ABBASIYAH